SURABAYA,lintassurabaya.com – Dukungan bulat dari 34 pengurus kabupaten/kota mengantarkan H. Baso Juherman, S.P., S.H., M.HP., M.AP., kembali menakhodai Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia (Pengprov MI) Jawa Timur masa bakti 2026–2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Muaythai Indonesia Jawa Timur yang berlangsung di Aula Gedung Suhartatik KONI Jawa Timur, Surabaya, Minggu (1/11/2026).

Terpilihnya kembali Baso Juherman menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat ambisi Muaythai Jawa Timur mempertahankan gelar juara umum pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Baso menegaskan, kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya merupakan amanah besar untuk membangun kepengurusan yang solid, profesional, dan berorientasi pada peningkatan prestasi serta keberlanjutan pembinaan atlet.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus kabupaten dan kota se-Jawa Timur yang telah memberikan dukungan sehingga saya kembali mendapatkan amanah sebagai Ketua Pengprov Muaythai Jawa Timur. Sebanyak 34 pengurus kabupaten dan kota memberikan dukungan secara aklamasi,” ujar Baso.

Menghadapi PON 2028, Baso menyiapkan langkah strategis melalui penerapan sistem promosi dan degradasi bagi atlet yang tergabung dalam Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda). Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan persaingan sehat sekaligus memastikan hanya atlet dengan kemampuan, kedisiplinan, dan peluang prestasi terbaik yang dipersiapkan menghadapi kejuaraan nasional.

Atlet yang tidak menunjukkan perkembangan atau gagal memenuhi standar pembinaan berpotensi digantikan atlet lain yang dinilai lebih siap menyumbangkan medali emas.

“Target kita tentu kembali menjadi juara umum pada PON 2028 mendatang. Saat ini atlet-atlet Muaythai Jawa Timur hampir setiap bulan mengikuti event, sementara Liga Muaythai yang digelar setiap tiga bulan juga berjalan lancar. Kondisi ini membuat semakin banyak atlet potensial bermunculan,” tegasnya.

Menurut Baso, kesinambungan kompetisi menjadi salah satu kunci keberhasilan pembinaan. Karena itu, penguatan klub, pembinaan atlet usia muda, serta peningkatan kualitas pelatih, wasit, dan juri akan terus menjadi perhatian kepengurusan mendatang.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Jawa Timur, Drs. Muhammad Nabil, M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan organisasi olahraga tidak cukup diukur dari terselenggaranya musyawarah, terbentuknya kepengurusan, maupun kemeriahan kegiatan seremonial.

Menurutnya, ukuran utama keberhasilan organisasi olahraga adalah kemampuan menghasilkan atlet berprestasi dan menyumbangkan medali bagi daerah.

Nabil mengapresiasi pembinaan Muaythai Jawa Timur yang dinilai menunjukkan konsistensi prestasi. Ia menyinggung keberhasilan Muaythai Jawa Timur meraih enam medali emas pada PON 2024 serta capaian juara umum dalam kejuaraan nasional berikutnya.

Capaian tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa keberhasilan Muaythai Jawa Timur bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil pembinaan yang terencana dan terukur.

Ia juga meminta seluruh Pengkab/Pengkot Muaythai Indonesia se-Jawa Timur tidak sekadar membentuk kepengurusan, tetapi aktif menjalankan pembinaan dan melahirkan atlet potensial dari daerah masing-masing.

Nabil menekankan pentingnya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 sebagai tolok ukur pembinaan atlet kabupaten/kota sekaligus bagian dari proses regenerasi menuju PON 2028.

Dengan semakin meratanya potensi atlet di berbagai daerah, ia berharap Muaythai Jawa Timur mampu mempertahankan tradisi prestasi sekaligus meningkatkan perolehan medali emas pada kejuaraan mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI), Ir. H. AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, M.HP., melalui sambutan yang dibacakan Koordinator Wilayah Barat II PBMI, Nurdin Longgari, menegaskan bahwa Musprov merupakan forum strategis untuk memperkuat konsolidasi, mengevaluasi program kerja, serta menentukan arah pembinaan dan kepemimpinan organisasi.

LaNyalla mengingatkan bahwa jabatan dalam organisasi olahraga bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, dan peningkatan prestasi atlet.

Ia juga mendorong seluruh pengurus Muaythai Jawa Timur untuk memperkuat sinergi dengan KONI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan olahraga, sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan atlet, pelatih, wasit, dan juri.

Menghadapi Porprov 2027 dan PON 2028, LaNyalla berharap seluruh jajaran Muaythai Jawa Timur mempersiapkan diri secara maksimal melalui latihan terukur, kompetisi berkelanjutan, dan pembinaan berjenjang.

Musprov yang mengusung tema “Konsolidasi Organisasi, Satukan Tekad, Tingkatkan Prestasi, Nyalakan Muaythai Jawa Timur” tersebut sekaligus menjadi momentum menyatukan kekuatan organisasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Dengan dukungan 34 pengurus kabupaten/kota dan kepemimpinan Baso Juherman untuk periode 2026–2030, Muaythai Jawa Timur kini menghadapi tantangan mempertahankan dominasi prestasi, mempercepat regenerasi atlet, dan mewujudkan target kembali menjadi juara umum PON 2028.

MOJOKERTO,lintassurabaya.com – Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menghangat. DPC PPP Kota Mojokerto secara terbuka mendukung keputusan Rakornas III terkait pemberhentian Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen dari jabatan strategis di DPP PPP. Dukungan tersebut disertai sorotan terhadap dugaan ketidakaktifan pengurus pusat yang dinilai berpotensi menghambat perjuangan partai kembali ke Senayan pada Pemilu 2029.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPC PPP Kota Mojokerto, Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan, S.H., M.HP., C.C.D., C.R.M.O., sebagai bentuk sikap politik organisasi dalam mendukung kepemimpinan Ketua Umum DPP PPP, H. Muhammad Mardiono, serta upaya mengembalikan PPP ke parlemen pada Pemilu 2029.

Menurut Rizky, jabatan Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal merupakan posisi yang sangat strategis dan menentukan jalannya roda organisasi, sehingga harus diisi oleh figur yang memiliki komitmen, loyalitas, serta keaktifan dalam menjalankan agenda partai.

"Posisi yang ditempati Pak Agus Suparmanto dan Gus Yasin merupakan posisi yang sangat krusial. Kami tidak ingin perjuangan dan kerja keras pengurus DPC di tingkat bawah, DPW PPP Jawa Timur, bahkan hingga Ketua Umum DPP PPP, Bapak H. Muhammad Mardiono, dalam memperjuangkan kembalinya PPP ke Senayan menjadi sia-sia hanya karena persoalan ketidakaktifan Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal," tegas Rizky.

Rizky menilai bahwa setiap pengurus yang mendapatkan amanah menduduki jabatan strategis di tingkat pusat semestinya memberikan kontribusi nyata terhadap seluruh perjuangan partai, terutama dalam menghadapi tantangan politik menuju Pemilu 2029.

"Sudah seharusnya siapa pun yang menempati posisi krusial dalam struktur DPP mendukung penuh dan terlibat aktif dalam seluruh kerja keras partai. Jangan sampai jabatan strategis justru tidak berjalan maksimal ketika seluruh jajaran pengurus di daerah sedang bekerja keras membangun kembali kekuatan PPP," lanjutnya.

Rizky juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap hasil Rakornas III merupakan bagian dari semangat bersama jajaran pengurus daerah untuk memastikan kepemimpinan dan struktur DPP PPP berjalan secara efektif.

"Kami mendukung keputusan Rakornas III dan kepemimpinan Bapak H. Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP. Bagi kami, perjuangan mengembalikan PPP ke Senayan pada 2029 membutuhkan soliditas, kesungguhan, dan kerja nyata seluruh jajaran pengurus. Inilah semangat dukungan bersama yang kami harapkan terus tumbuh di seluruh DPC dan DPW PPP se-Indonesia," ungkapnya.

Senada dengan Ketua DPC, Sekretaris DPC PPP Kota Mojokerto, Dava Aldo Fernanda, S.IP., turut menyatakan dukungan terhadap keputusan Rakornas III, termasuk restrukturisasi kepengurusan DPP PPP.

"Kami dari DPC PPP Kota Mojokerto mendukung keputusan Rakornas III terkait pemberhentian Pak Agus Suparmanto dan Gus Yasin dari jabatan masing-masing. Kami juga mendukung kepemimpinan Bapak H. Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP. Sikap ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap keputusan organisasi dan perjuangan bersama PPP menuju Pemilu 2029," ujar Dava.

DPC PPP Kota Mojokerto menyatakan sikap tersebut sebagai dukungan kelembagaan terhadap hasil Rakornas III dan kepemimpinan DPP PPP di bawah H. Muhammad Mardiono. (red)

SURABAYA, LINTASSURABAYA.COM -Upaya memperkuat fondasi pembangunan berbasis iptek terus digeber DPRD Provinsi Jawa Timur melalui pembahasan intensif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah. Guna menyempurnakan payung hukum tersebut, lembaga legislatif menjaring aspirasi publik secara langsung dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, hingga Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Bertempat di Hotel Harris Surabaya, forum penjaringan masukan ini dirancang sebagai ruang dialektika terbuka bersama para narasumber kompeten. Diskusi mendalam tersebut difokuskan untuk menelaah substansi naskah akademik sekaligus menggali berbagai gagasan krusial yang esensial bagi penguatan ekosistem riset di Jawa Timur.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024–2029, Deni Wicaksono, S.Sos., mengatakan bahwa pembahasan tersebut bertujuan mendengarkan pandangan berbagai kelompok masyarakat agar regulasi yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan pengembangan riset dan inovasi di Jawa Timur.

"Jadi hari ini kita akan membahas dan mendengar masukan terkait Raperda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah. Kami bersama beberapa narasumber dari akademisi dan BRIDA ingin mendengarkan masukan dari kelompok-kelompok kritis, kalangan akademisi, mahasiswa, serta tokoh masyarakat," ujar Deni saat diwawancarai awak media.

Menurutnya, naskah akademik Raperda tersebut sebenarnya telah disusun dan dibagikan kepada para peserta maupun sejumlah kelompok terkait. Namun, DPRD Jatim masih membutuhkan berbagai masukan untuk memastikan tidak ada aspek penting yang terlewatkan dalam penyusunan regulasi tersebut.

Deni juga menyoroti masih minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pengembangan riset dan inovasi, khususnya dari sisi dukungan anggaran.

Ia menilai, riset dan inovasi memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah. Karena itu, diperlukan komitmen pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan yang lebih konkret, baik melalui kebijakan maupun pengalokasian anggaran.

"Kami merasakan bahwa perhatian pemerintah provinsi terhadap riset dan inovasi masih minim, khususnya dalam hal dukungan anggaran. Kita ingin Jawa Timur menjadi motor penggerak agar riset dan inovasi daerah bisa terus berkembang dengan dukungan pemerintah provinsi," tegasnya.

Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa seluruh masukan yang diterima dalam forum tersebut akan dirangkum dan dikaji kembali. DPRD Jatim akan mengidentifikasi materi yang sudah tercantum dalam naskah akademik, poin-poin yang belum terakomodasi, serta usulan baru yang perlu dimasukkan maupun substansi yang harus diperbaiki.

Melalui Raperda ini, DPRD Jatim berharap penyelenggaraan riset dan inovasi di Jawa Timur memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga mampu mendorong lahirnya berbagai terobosan dan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Deni menegaskan, pihaknya menargetkan Raperda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur dapat disahkan pada 2026.

"Target kami pada 2026 ini, Perda tersebut sudah bisa disahkan," pungkasnya. (Snto)

SURABAYA, LINTASSURABAYA.COM - Chester Jevelin Thaniago dan suaminya, Soecindro Halim terseret kasus dugaan eksploitasi anak. Salah satu pelapor dalam kasus arisan Meouw itu diadukan terkait kehamilan dan persalinan keponakannya, CE, yang ditengarai akibat disuruh berhubungan intim dengan suaminya.

Laporan informasi berupa pengaduan masyarakat (dumas) itu telah dilayangkan ke Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur oleh Mourin Chienci Lintong pada 20 Juli 2026.

Menurut Mourin, peristiwa kehamilan dan persalinan CE terjadi pada saat darah daging Chester itu masih berusia 17 tahun. Ia menduga, semua kejadian itu atas keinginan Chester yang ingin mempunyai anak tanpa harus melahirkan dari rahimnya.

"Saya mengadukan terkait dugaan peristiwa kehamilan dan persalinan CE yang merupakan keponakan Chester berkaitan dengan Soecindro Halim," kata Mourin, Jumat, 30 Oktober 2026.

Mourin menegaskan, pengaduan itu berdasarkan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan foto yang sudah diserahkan penyidik sebagai bukti awal.

"Beberapa foto hasil ultrasonografi (USG) yang dikaitkan dengan CE serta foto Chester bertanggal 3 Februari 2026. Untuk membuktikan bahwa Chester tidak hamil," tegasnya.

Mourin juga menyebut sebuah rumah sakit di Lontar, Surabaya Barat diduga ikut memfasilitasi kejahatan yang dilakukan Chester dan suaminya, Soecindro Halim. "Jadi rumah sakit bersalin itu bersedia mengganti nama ibu yang melahirkan dari CE kepada Chester Jevelin," tegasnya.

Tak hanya dugaan persoalan yang melibatkan anak di bawah umur, Mourin turut mengadukan dugaan pinjaman uang Rp550 juta yang disebut melibatkan Chester dan Soecindro.

"Kami menduga uang tersebut akan digunakan untuk memberikan hadiah kepada Catherine Evelyn serta membiayai persalinan yang berkaitan dengan 14 Februari 2026," ungkapnya.

Atas dugaan tersebut, Mourin meminta polisi menelusuri tujuan penggunaan dana, proses penyerahan uang, hingga kesepakatan pengembaliannya.

"Penelusuran tersebut saya harapkan dapat dilakukan dengan memeriksa bukti komunikasi maupun dokumen transaksi yang sudah saya berikan saat pengaduan," ujarnya.

Mourin mengaku telah menyertakan sejumlah dokumen pendukung, termasuk bukti komunikasi dan transaksi, untuk membantu penyidik memverifikasi materi pengaduan.

Ia berharap Ditres PPA/PPO Polda Jatim segera menelaah pengaduan tersebut secara objektif dan memeriksa seluruh pihak yang disebutkan.

"Saya meminta dugaan peristiwa yang melibatkan anak ini diperiksa secara menyeluruh, sekaligus menelusuri persoalan pinjaman Rp550 juta berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Chester Jeveline Thaniago dan Soecindro Halim belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi mengenai pengaduan tersebut.

Terpisah, saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut pengaduan tersebut, petugas Unit PPA Polda Jatim menyarankan agar konfirmasi dilakukan melalui Humas. "Ke Humas saja, Mas," ujarnya.

Sementara pihak rumah sakit yang bekerja sama dengan Chester enggan membuka informasi apapun. Namun, salah satu pegawainya menyebut jika pihak Polda Jatim pernah mendatangi rumah sakit bersalin itu. "Iya pernah polisi Polda kesini," ujarnya. (Snto)

SURABAYA, LINTASSURABAYA.COM : SD YPPI 2 Donokerto sukses menggelar rangkaian kegiatan semarak Bulan Bahasa yang berlangsung meriah selama sepekan, mulai tanggal 26 hingga 30 Oktober 2026.

Berbagai kegiatan kreatif dihadirkan untuk mengasah potensi peserta didik, yang berpuncak pada lomba melukis tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) pada hari terakhir.

Kepala Sekolah SD YPPI 2, Istiasih, S.Pd., menjelaskan bahwa kegiatan peringatan Bulan Bahasa ini dilaksanakan penuh selama lima hari. Untuk hari Senin hingga Kamis, kegiatan dikhususkan bagi siswa internal melalui parade kebahasaan dan puncaknya adalah lomba mading.

Sementara itu, hari Jumat dikhususkan bagi anak-anak TK dari berbagai lembaga mitra melalui lomba melukis kipas bersama orang tua.

"Lomba melukis kipas bersama orang tua ini berdurasi 45 menit. Sebanyak 30 menit pertama dikerjakan oleh anak-anak sendiri, baru kemudian 15 menit terakhir orang tua diminta untuk bergabung mendampingi," ujar Istiasih. Jumat (30/10).

Selain menjadi agenda tahunan sekolah, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi untuk mengenalkan lingkungan belajar, fasilitas, serta keunggulan sekolah kepada para orang tua murid. Pada tahun ini, SD YPPI 2 memfokuskan keunggulannya pada penguasaan bahasa asing, yakni bahasa Inggris dan Mandarin, sebagai persiapan menyambut Penerimaan Murid Baru (PMB) tahun ajaran 2027/2028.

Ketua Panitia Kegiatan, Titis, menambahkan bahwa lomba melukis tingkat TK ini rutin diadakan setiap tahun untuk menarik minat anak-anak sekaligus memperkenalkan SD YPPI 2. Acara ini diikuti oleh sejumlah TK di sekitar wilayah tersebut, di antaranya TK Nasional, TK Kenanga, TK Budi Dharma, TK Indaran, dan TK YPPI 1. Aspek penilaian ditekankan pada minat serta kreativitas anak dalam mewarnai dan melukis.

Daftar Pemenang Lomba Melukis Tingkat TK:

 Juara 1: Shanum Dia Syakila (TK Nasional)

 Juara 2:  Khayra (TK Nasional)

Juara 3:  Naura Zoya (TK Budi Dharma)

Harapan 1: Faradita (TK Nasional)

Harapan 2: Farhatus (TK Kenanga)

Harapan 3: Nuansa Prosa E (TK YPPI).  (Snto)

SURABAYA, LINTASSURABAYA.COM – Penerapan aturan terhadap aktivitas perdagangan pasar di Kota Surabaya menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan media, terdapat perbedaan perlakuan yang menarik untuk dicermati antara pasar yang beroperasi dengan karakteristik berbeda, terutama terkait jam operasional, jumlah pedagang, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasar Induk yang mulai beroperasi pada November 2022 dan diresmikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 15 Februari 2023, misalnya, dirancang sebagai salah satu penopang distribusi kebutuhan pangan di Kota Pahlawan. Dengan konsep pasar induk modern dan fasilitas pendukung, pasar tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan serta memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Pasar yang berada di Jalan Sidotopo Lor Nomor 68A itu disebut beroperasi selama 24 jam. Meski jumlah pedagangnya diklaim tidak sampai 300 orang, aktivitasnya tetap berjalan sebagai pasar induk dengan fungsi strategis dalam rantai distribusi pangan.

Di sisi lain, Pasar Keputran Utara yang berlokasi di Jalan Keputran 12, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, juga memiliki ketentuan jam operasional tersendiri. Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, pasar tersebut beroperasi pada pukul 04.00–13.00 WIB untuk sesi pagi dan pukul 16.00–22.00 WIB untuk sesi malam.

Pantauan media menyoroti dugaan ketidaksesuaian aktivitas dengan jam operasional yang ditetapkan. Namun, kondisi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut dengan membandingkan ketentuan resmi, waktu aktivitas pedagang, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan pengelola dan pemerintah kota.

Persoalan ini menjadi relevan ketika dibandingkan dengan nasib Pasar Buah Tanjungsari 77. Pasar yang menjadi tempat aktivitas perdagangan tersebut disebut berulang kali menghadapi persoalan aturan hingga muncul ancaman penyegelan.

Perbedaan situasi itu memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan regulasi terhadap pelaku usaha perdagangan di Surabaya. Apakah seluruh pasar telah mendapatkan standar pengawasan dan penindakan yang sama, atau terdapat perbedaan mendasar dalam aspek perizinan, status pengelolaan, serta pemenuhan persyaratan operasional?

Aspek legalitas harus menjadi tolok ukur utama

Dalam penataan pasar, kepatuhan tidak cukup dinilai hanya dari jumlah pedagang maupun lamanya jam operasional. Status perizinan, kesesuaian peruntukan lokasi, ketentuan perdagangan, serta kewajiban pengelola harus diperiksa secara menyeluruh.

Pasar yang beroperasi selama 24 jam tidak otomatis melanggar aturan apabila memiliki dasar perizinan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, aktivitas perdagangan yang berlangsung di luar ketentuan juga perlu ditindak apabila terbukti melanggar regulasi.

Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum penertiban, termasuk alasan Pasar Buah Tanjungsari 77 menghadapi ancaman penyegelan. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami apakah persoalannya berkaitan dengan perizinan, jam operasional, tata ruang, atau ketentuan lain.

Transparansi juga diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan aturan tidak menimbulkan kesan tebang pilih di antara pelaku usaha.

Pada akhirnya, penataan pasar bukan semata-mata soal menyegel atau membiarkan aktivitas perdagangan. Pemerintah harus memastikan regulasi diterapkan secara konsisten, dengan ukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika terdapat pelanggaran, penindakan harus didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum yang sama. Namun, apabila ada perbedaan status perizinan atau karakteristik operasional, pemerintah juga perlu menjelaskannya secara terbuka.

Dengan demikian, penertiban pasar di Surabaya tidak berhenti pada tindakan administratif, tetapi benar-benar menjadi upaya menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang adil bagi seluruh pedagang. (Snto)

SITUBONDO, LINTASSURABAYA.COM — Tim dosen Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) bersama Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya menjalankan program Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat Berdampak (Kosabangsa) di Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, sepanjang 2026.

Program yang didukung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mengusung tema “Optimalisasi Industri Kreatif Rumah Batik Inklusi (RUBI) dan Kelompok PKK melalui Inovasi Teknologi Mesin Pelorot Malam dan Mesin Jahit Digital di Wilayah Miskin Ekstrem”.

Kegiatan difokuskan pada dua mitra, yakni Rumah Batik Inklusi (RUBI) di Dusun Bengkosabe dan kelompok PKK Desa Kedungdowo. Melalui pelatihan, pendampingan, serta praktik langsung, tim berupaya memperkuat keterampilan produksi, manajemen usaha, pemasaran, pengolahan pangan lokal, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

RUBI yang dipimpin A. Sujamin Haryadi memiliki 30 anggota, sebagian besar merupakan penyandang disabilitas. Usaha ini menghadapi tantangan berupa kapasitas produksi yang terbatas, warna batik yang mudah pudar, variasi motif yang belum banyak, serta pemasaran yang masih konvensional. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, tim memperkenalkan mesin pelorot malam yang dirancang agar proses produksi lebih efektif, aman, dan ergonomis bagi pekerja difabel.

Pendampingan juga mencakup teknik pewarnaan yang lebih tahan luntur, pengembangan motif batik ciprat berciri lokal, pemasaran melalui Instagram, TikTok, dan marketplace, serta penjajakan kerja sama dengan pihak ketiga. Program menargetkan peningkatan kapasitas produksi dari 125 menjadi 400 lembar per bulan, pengembangan 10 motif baru, dan perluasan jaringan pemasaran.

“Tujuan Kosabangsa ini bukan hanya mengenalkan alat, tetapi membantu mitra mengembangkan usaha secara lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Teknologi, peningkatan keterampilan, dan pemasaran perlu berjalan bersama agar hasil pendampingan dapat memperkuat daya saing produk serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat”, ujar Dr. Ikhwanul Qiram, S.T., M.T., ketua tim pelaksana dari UNIBA. Rabu (28/10).

Pendampingan bagi kelompok PKK yang dipimpin Purwatiningsih dan beranggotakan 23 orang mencakup praktik pengoperasian mesin jahit digital untuk mengembangkan produk fesyen berbahan batik, pengolahan pangan berbasis daun kelor, pembukuan usaha sederhana, serta pemasaran digital.

Daun kelor dikembangkan menjadi empat produk pangan, yaitu bakso, mi, teh, dan tepung, sekaligus menjadi media edukasi gizi untuk mendukung upaya pencegahan stunting.

Tim juga mendampingi penyusunan sistem mitigasi bencana puting beliung, meliputi prosedur operasi standar tanggap darurat, peta jalur evakuasi, pembentukan kelompok siaga, dan simulasi evakuasi.

“Kami berharap pendampingan ini memberi keterampilan yang bisa langsung dipraktikkan, membantu anggota mengembangkan produk dan pemasaran, serta membuat kegiatan ekonomi kelompok semakin berkelanjutan. Kami juga berharap pengetahuan tentang pangan bergizi dan kesiapsiagaan bencana dapat bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan”, ungkap Purwatiningsih

Tim pelaksana UNIBA dipimpin Ikhwanul Qiram dari bidang Teknik Mesin, bersama Hasyim As’ari dari bidang Biologi dan Adi Mulyadi dari bidang Teknik Elektro, serta didukung tujuh mahasiswa. Tim pendamping Unitomo diketuai Prof. Dr. Dra. Liosten Rianna Roosida Ully Tampubolon, M.M., bersama Prof. Dr. Nur Sayidah, S.E., M.Si., Ak. dan Prof. Dr. Ir. Fadjar Kurnia Hartati, M.P.

Pendampingan Unitomo berfokus pada manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengembangan pangan fungsional berbasis daun kelor.

Pemerintah Desa di bawah kepemimpinan Ditemui di selasela kegiatan Kosabangsa Moh. Hafit, S.M. Kepala Desa Kedungdowo menuturkan sangat mengapresiasi dan  mendukung program ini dan berontribusi dalam pendanaan sebesar Rp40 juta.

Tim juga menjajaki dukungan dari Dekranasda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta BPBD Kabupaten Situbondo. Menurutnya setelah program ini berakhir, pembinaan direncanakan berlanjut melalui pusat studi kewirausahaan kedua perguruan tinggi.

Dengan jumlah penduduk sekitar 3.296 jiwa yang banyak bekerja sebagai petani, peternak, dan buruh tani, Desa Kedungdowo diharapkan dapat mengembangkan model pemberdayaan berbasis hilirisasi riset yang inklusif dan dapat direplikasi di wilayah lain.

“Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan program Kosabangsa di Desa Kedungdowo. Program ini membawa pengetahuan, teknologi, dan pendampingan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk mengembangkan usaha batik inklusif dan meningkatkan keterampilan kelompok PKK. Pemerintah desa mendukung program ini, termasuk melalui kontribusi pendanaan sebesar Rp40 juta, karena kami berharap manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan membantu masyarakat menjadi lebih mandiri”, pungkas Moh. Hafit, menutup percakapan. (Snto)

SURABAYA, LINTASSURABAYA.COM – Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Surabaya menggelar kegiatan Kopi Cangkruk 2026 bertema “Sekolah Demokrasi: Pendidikan Politik dan Kepemimpinan bagi Aktivis Mahasiswa”. Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa, aktivis organisasi kepemudaan (OKP), dan generasi muda untuk bertukar gagasan sekaligus memperluas wawasan politik dan kepemimpinan.

Acara yang berlangsung di Kapula Heritage Surabaya ini digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir SAPMA Pemuda Pancasila ke-38 sekaligus momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Ketua PC SAPMA Pemuda Pancasila Surabaya Kevin Harlens bersama Muhammad Aqilah Rafi (Wakil Ketua 1 PC SAPMA PP Surabaya), Rubens Jans, selaku Sekretaris PC SAPMA PP Surabaya, dan Harun Hakim Laitupa

(Bendahara PC Sapma PP Surabaya)

Selain itu, ada Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni, S.H., serta perwakilan Pemerintah Kota Surabaya melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Tundjung Iswandaru, S.T., M.M.

Ketua PC SAPMA Pemuda Pancasila Surabaya, Kevin Harlens, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk mengubah stigma negatif yang selama ini melekat pada SAPMA Pemuda Pancasila sekaligus memperkuat perannya sebagai wadah pembinaan kepemimpinan generasi muda.

“Banyak stigma negatif tentang SAPMA Pemuda Pancasila Surabaya. Hari ini kami ingin menunjukkan perubahan bahwa SAPMA bisa menjadi wadah besar bagi organisasi kepemudaan di Surabaya, sekaligus rumah kepemimpinan yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Kevin.

Menurutnya, SAPMA yang merupakan singkatan dari Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa memiliki landasan ideologi Pancasila. Karena itu, pihaknya ingin mendorong para kader untuk mengedepankan pemikiran kritis, intelektualitas, serta pendekatan yang beretika dalam menyampaikan aspirasi.

Kevin menegaskan, peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak seharusnya hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial atau aksi demonstrasi di jalan. Lebih dari itu, momentum tersebut perlu menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk membangun tradisi diskusi, dialog interaktif, dan pertukaran gagasan yang konstruktif.

“Mahasiswa dan aktivis kepemudaan harus memiliki wawasan politik, memahami situasi, serta mampu membaca kondisi masyarakat. Aspirasi harus disampaikan dengan etika dan cara-cara intelektual yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila,” jelasnya.

Ia menambahkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar sebagai agent of change atau agen perubahan sekaligus calon pemimpin masa depan bangsa. Melalui kegiatan tersebut, SAPMA ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada para pemangku kebijakan.

Kevin berharap aspirasi yang muncul dalam forum tersebut dapat diteruskan kepada DPRD Kota Surabaya sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi antara masyarakat, generasi muda, dan pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyambut positif penyelenggaraan Kopi Cangkruk 2026. Menurutnya, forum diskusi kepemudaan seperti ini penting untuk membangun ruang dialog sekaligus menjadi sarana menyerap aspirasi generasi muda.

Ia menilai, pemuda harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan harapan mereka terhadap pembangunan. Di sisi lain, para pemangku kebijakan juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman yang tepat agar generasi muda tidak terjebak dalam disinformasi.

“Setiap pertemuan kepemudaan seperti ini bisa menjadi sarana diskursus untuk perbaikan bangsa ke depan. Anak muda harus didengar apa yang menjadi kemauan mereka,” kata Arif.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital di kalangan aktivis dan mahasiswa. Menurutnya, kemampuan memilah informasi harus berjalan beriringan dengan kebiasaan membaca dan memperluas pengetahuan.

Arif mengingatkan bahwa generasi muda tidak boleh kehilangan semangat belajar karena kualitas literasi turut menentukan masa depan bangsa.

Menanggapi pandangan sebagian mahasiswa yang menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor, Arif menilai persepsi tersebut harus dijawab dengan upaya memperbaiki praktik politik melalui keterlibatan langsung.

“Kalau anak muda merasa hari ini politik itu kotor, ayo bergabung ke partai politik. Kita benahi dari dalam agar wajah politik Indonesia ke depan menjadi lebih baik,” tegasnya.

Menurut Arif, politik merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, sikap apatis terhadap politik justru berpotensi menjauhkan generasi muda dari proses pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi kehidupan publik.

Selain itu, ia berpesan agar aktivis muda tetap memiliki kepekaan sosial dan tidak kehilangan kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

“Jangan sampai generasi muda kehilangan kepekaan sosial. Kalau anak muda sudah jauh dari persoalan di lingkungannya, gerakan kepeloporan pemuda bisa hilang pada masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, yang mewakili Pemerintah Kota Surabaya, menyampaikan bahwa kegiatan kepemudaan seperti Kopi Cangkruk perlu menjadi ruang untuk menangkap aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, generasi muda merupakan penerus perjuangan bangsa sehingga membutuhkan saluran komunikasi yang terbuka agar gagasan dan keluhan mereka dapat disampaikan secara tepat.

“Apa yang ada di lapangan harus kita tangkap dan tindak lanjuti. Ke depan, anak muda yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Jangan sampai saluran aspirasi mereka buntu,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Surabaya terbuka untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan selama dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak terkait dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tundjung juga mendorong organisasi kepemudaan untuk menyampaikan kebutuhan dan programnya kepada pemerintah agar dapat dicarikan solusi bersama sesuai kapasitas dan kewenangan yang ada.

Kevin Harlens mengungkapkan, Kopi Cangkruk merupakan bagian dari rangkaian kegiatan SAPMA Pemuda Pancasila Surabaya yang sebelumnya telah dilaksanakan melalui agenda silaturahmi dengan sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC), di antaranya di Dukuh Pakis, Jambangan, dan Gayungan.

Menurutnya, kegiatan di Kapula Heritage Surabaya tersebut merupakan penyelenggaraan keempat dalam rangkaian program yang bertujuan memperkuat komunikasi, membangun jejaring, dan memperluas ruang dialog antarkomunitas kepemudaan.

Dari target awal sekitar 100 peserta, kegiatan tersebut justru dihadiri kurang lebih 170 orang. Kevin menilai antusiasme tersebut menunjukkan besarnya minat generasi muda untuk terlibat dalam ruang diskusi dan pendidikan politik.

Ia juga menyebut forum tersebut tidak hanya menjadi wadah bagi mahasiswa dan aktivis organisasi, tetapi turut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Salah satu aspirasi yang muncul berkaitan dengan kesulitan akses masuk sekolah tingkat SMP dan SMA. Hal tersebut, menurut Kevin, menunjukkan bahwa ruang komunikasi yang dibangun SAPMA dapat dimanfaatkan lebih luas untuk menjembatani persoalan masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan.

“Ini bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi juga masyarakat Kota Surabaya. Apa pun aspirasi dan keluhan masyarakat, kami berharap SAPMA bisa menjadi salah satu wadah untuk menampung dan menyampaikannya kepada pihak terkait,” katanya.

Ke depan, SAPMA Pemuda Pancasila Surabaya berencana melanjutkan kegiatan serupa dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta para pemangku kebijakan.

Kevin berharap forum mendatang dapat menghadirkan lebih banyak pimpinan legislatif agar aspirasi mahasiswa dan masyarakat bisa didengar secara langsung.

Melalui Kopi Cangkruk 2026, SAPMA Pemuda Pancasila Surabaya ingin menegaskan bahwa organisasi kepemudaan dapat berperan sebagai ruang pendidikan politik, pembinaan kepemimpinan, dan penyaluran aspirasi yang mengedepankan dialog serta intelektualitas.

Momentum Hari Sumpah Pemuda dan Hari Lahir SAPMA Pemuda Pancasila ke-38 pun diharapkan menjadi pemantik semangat bagi generasi muda untuk terus belajar, meningkatkan literasi, menjaga kepekaan sosial, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan Kota Surabaya dan Indonesia. (Snto)

SURABAYA, LINTASSURABAYA.COM – Kebutuhan tempat tinggal bagi pelajar di kawasan Surabaya Timur mendorong Stay.vie Living memperluas jaringan coliving dengan membuka dua outlet baru, yakni Christié Maison di Dharmahusada dan Hanne Maison di Bhaskara Tengah.

Tempat tinggal kedua tersebut masing-masing diperuntukkan bagi perempuan dan laki-laki. Lokasinya berada di kawasan yang berdekatan dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (UNAIR), yang menjadi tujuan mahasiswa dari berbagai daerah.

Dengan penambahan dua outlet tersebut, Stay.vie Living kini mengelola 12 outlet sejak mulai beroperasi melalui Pantai Mentari Peak pada tahun 2021.

Pemilik CEO Stay.vie Living, Octavianus Stevie Lianto, mengatakan pembukaan dua hunian baru itu dilakukan untuk menjawab permintaan tempat tinggal premium di kampus sekitar.

“Permintaan hunian premium dari mahasiswa ITS dan UNAIR terus datang. Karena itu kami membuka dua outlet baru, dan setiap outlet harus bisa dipertanggungjawabkan kepada penghuni dan orang tua,” ujar Stevie dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).

Menurut Stevie, kebutuhan pelajar terhadap tempat tinggal tidak hanya berkaitan dengan lokasi dan fasilitas kamar. Kenyamanan, desain ruang, privasi, serta kepastian aturan pengelolaan juga menjadi pertimbangan dalam memilih hunian.

Christié Maison dan Hanne Maison dirancang dengan fasilitas penunjang aktivitas sehari-hari, seperti ruang tamu, ruang makan, dapur bersama, serta area cuci dan jemur. Area komunal tersebut disiapkan agar penghuni dapat beraktivitas bersama tanpa mengurangi privasi di kamar masing-masing.

“Kami ingin penghuninya merasa pulang, bukan sekedar menyewa kamar,” katanya.

Salah seorang penghuni Stay.vie Living, Angelia, mengaku nyaman dengan desain hunian yang diukur konsistensinya di setiap outlet. Ia juga menilai pengelolaan yang profesional menjadi salah satu faktor pendukung kenyamanan selama tinggal.

Selain fasilitas dan desain, pengelola menerapkan tata tertib tertulis yang berlaku di seluruh outlet. Ketentuan tersebut mencakup pembayaran sewa, penggunaan fasilitas bersama, parkir, pengajuan keluhan, perbaikan kamar, hingga pemutusan kontrak.

Aturan itu disampaikan kepada penghuni sebelum masa sewa dimulai. Dengan demikian, penghuni diharapkan memahami hak dan kewajibannya sejak awal.

Stay.vie Living mengatur jam tenang mulai pukul 22.00 WIB, sedangkan kunjungan tamu diperbolehkan pukul 07.00 hingga 22.00 WIB. Ketentuan mengenai tamu menginap, larangan merokok dan menggunakan vape di dalam area perumahan, serta larangan membawa minuman keras dan narkoba juga tercantum dalam tata tertib.

Pengelola memasang kamera pengawas atau CCTV di area umum dan sejumlah titik strategis. Setiap penghuni mendapatkan kunci kamar sendiri sejak proses masuk perumahan.

Pelanggaran tata tertib ditangani secara bertahap melalui surat peringatan. Dalam kondisi tertentu, manajemen juga dapat melibatkan orang tua atau wali penghuni.

Untuk menunjang pemeliharaan akomodasi, pengelola mengatur pembersihan secara rutin dan menyampaikan informasi perbaikan melalui WhatsApp. Pemeriksaan kondisi kamar dilakukan bersama penghuni saat masuk dan keluar dengan menggunakan daftar periksa.

Adapun pembayaran sewa dilakukan melalui transfer. Penghuni yang membawa kendaraan bermotor tidak dikenakan biaya parkir tambahan.

Stevie menyebut keseragaman aturan menjadi bagian dari upaya membangun kepastian dalam pengelolaan tempat tinggal, baik bagi pelajar maupun orang tua mereka.

“Penghuni tahu haknya, orang tua tahu siapa yang bertanggung jawab, dan pengelola punya pegangan yang sama untuk semua orang,” ujarnya.

Selain bisnis coliving, Stay.vie juga mengembangkan lini perhotelan pada tahun 2023 melalui Stay.vie Dinoyo Prime Hotel & Coliving. Menurut keterangan perusahaan, lini hotel tersebut dikelola secara independen oleh tim manajemen tersendiri.

Stay.vie Living menyatakan akan melanjutkan pengembangan perumahan premium, terutama untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di kawasan Surabaya Timur. Informasi mengenai tipe kamar, harga sewa, dan jadwal kunjungan ke Christié Maison serta Hanne Maison dapat diperoleh melalui akun Instagram @stay.vie. (Snto)

MALANG, LINTASSURABAYA.COM - Penolakan masif sopir angkot dan ojek online terhadap Terminal Arjosari sebagai titik OD Trans Jatim Koridor II membuka peluang bagi wilayah lain di Kota Malang. Terminal Tipe C Mulyorejo kini mencuat sebagai kandidat kuat pengganti berkat lokasinya yang strategis, padat penduduk, serta didukung penuh oleh warga dan LPMK setempat. Jumat (23/10).

Usulan pemindahan titik OD ini disuarakan langsung oleh perwakilan mikrolet jalur GM dan A-DRONE agar pemerataan manfaat transportasi publik dapat dirasakan secara adil. Kendati demikian, seluruh pihak kini masih menunggu keputusan resmi dan ketok palu dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pasca-survei lapangan beberapa waktu lalu.

"Kami bersama rekan-rekan tetap menolak Terminal Arjosari sebagai OD, karena memiliki potensi persinggungan yang besar dengan banyak jalur angkot." ujar Andre, Minggu (25/10).

Jika dilanjutkan, dikhawatirkan bisa mematikan keberadaan ratusan angkot sebagai mata pencaharian mereka dalam menghidupi keluarganya. Kan masih ada terminal lain yang bisa dijadikan solusi, seperti Terminal Gadang, Mulyorejo dan Madyopuro, "imbuh Andre saat kami wawancara bersama timnya."

Di sisi lain, Perwakilan dari mikrolet jalur GM, Arif Widodo alias Paul, mengusulkan agar Terminal Tipe C Mulyorejo dapat dipertimbangkan sebagai titik OD selain opsi Gadang maupun Madyopuro.

Paul juga menjelaskan bahwa area Mulyorejo memiliki prospek yang sangat strategis. Selain padat penduduk, kawasan tersebut kini dikelilingi banyak perumahan baru, lembaga pendidikan, hingga dekat dengan area industri.

“Kalau masuk ke Terminal Madyopuro dan Hamid Rusdi kan sudah, Kami dengan masyarakat dan sekitarnya perlu pemerataan manfaat secara adil. Jadi kami berharap bisa ikut mendapat manfaat langsung dari Trans Jatim seperti pada wilayah terminal lainnya,” tutur Paul (25/10).

Antusiasme warga Mulyorejo juga ternyata terbilang tinggi, berdasarkan pengamatan dan survei langsung ke masyarakat yang dilakukan oleh paguyuban jalur GM bersama LPMK Kelurahan Mulyorejo, warga setempat menyambut positif dan berharap Trans Jatim bisa beroperasi di terminal mereka.

Peluang tersebut kian terbuka lantaran tim dari Dishub Provinsi Jawa Timur sebelumnya telah melakukan survei lokasi ke Terminal Mulyorejo pada 9 Oktober lalu. Penilaian mengukur berbagai aspek teknis, mulai dari keluasan area, ketersediaan air/sumur, status aset terminal, hingga kondisi fisik bangunan.

Meski demikian, hingga saat ini penentuan terminal pengganti Arjosari untuk titik OD Trans Jatim Koridor II masih belum ketok palu. Semua pihak kini masih menunggu keputusan resmi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. (Red)